Pangkalan Baru - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, Nur Bambang Supri Handono beserta 3 (tiga) orang Petugas yang membidangi Seksi Registrasi mengikuti Kegiatan Sosialisasi Daktiloskopi Tahun 2023, Selasa (14/11). Bertempat di Hotel Santika Bangka, kegiatan ini diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dan turut diikuti oleh masing-masing perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Babel.
Kegiatan diawali dengan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Fajar Sulaeman Taman dan dilanjutkan dengan pembukaan kegiatan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Harun Sulianto. Dalam kesempatan ini, Kakanwil menyampaikan bahwa yang menjadi tujuan dari penerapan Identifikasi Daktiloskopi adalah sebagai usaha bantuan yang dilaksanakan dalam menyelenggarakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui 3 (tiga) fungsi didalamnya, yakni melindungi identitas, mencegah duplikasi dan memberikan informasi.
"Salah satu cara yang akurat dan mudah untuk mengidentifikasi seseorang adalah dengan Metode Daktiloskopi, karena mempunyai ciri garis tersendiri dan tidak berubah sampai meninggal dunia,” ujar Harun.
Fungsi dari Daktiloskopi, jelas Kakanwil, yakni dapat digunakan sebagai dalam hal pengenalan, pencegahan serta pengesahan kepemilikan dokumen pribadi. Selain itu, sistem tersebut juga dapat digunakan juga guna pencegahan dan pengamatan terhadap pertukaran orang, penyalahgunaan hak, atau pembuktian usaha pemalsuan dan kecurangan administrasi.
Slamet Prihantara selaku Direktur Pidana Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), kemudian melanjutkan kegiatan dengan memaparkan materi mengenai Daktiloskopi. Beliau menjelaskan mengenai definisi dari Daktiloskopi, fungsi dan penerapan dari Ilmu Daktiloskopi serta tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Direktorat Pidana dalam bidang Daktiloskopi.
Koordinator Daktiloskopi Ditjen AHU, Kurnia Banani Adam kemudian menjelaskan lebih lanjut terkait Daktiloskopi. Beliau menjelaskan mengenai mekanisme pelaksanaan identifikasi dan klasifikasi sidik jari (Daktiloskopi) sesuai dengan Permenkumham No. 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan dan Identifikasi Teraan Sidik Jari.
Kemudian, mengenai implementasi dari Permenkumham No. 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan dan Identifikasi Teraan Sidik Jari, dijelaskan oleh narasumber lainnya yakni Yuli Kemala selaku Ketua Pengurus Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Ikatan Notaris Indonesia. Beliau memberikan paparan terkait Penerapan Praktek Notaris dalam hal dokumentasi teraan sidik jari.
Kontributor : HUMAS LAPASTIKA PASTI "BERTIMAH"
